Pilkada Sikka akan digelar secara bersama-sama dengan Pilkada lain di Indonesia pada 27 November. Kepemimpinan baru menentukan nasib Sikka ke depan.
 |
| Kondisi miris siswa SD di Sikka jalan puluhan kilometer ke sekolah. |
Oleh: Defri Ngo
Perantau asal Maumere yang sekarang tinggal di Jakarta
Prolog Singkat untuk Catatan yang Panjang
Dalam satu Minggu terakhir, kota Maumere riuh dengan gelaran kampanye akbar dari pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sikka Periode 2024-2029. Masa kampanye dibuka oleh Paslon Suitbertus Amandus dan Robertus Ray (Paket SAR) di Lapangan Kota Baru, menyusul Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi (Paket JOSS) di Gelora Samador, dan ditutup Paslon Fransiskus Roberto Diogo Idong dan Martinus Wodon (Paket ROMANTIS) di Lapangan Kota Baru.
Hanya Paslon Florianus P. Mekeng dan Alfridus Melanus Aeng (Paket FLORIDA) yang memilih tidak melangsungkan kampanye akbar.
Meski demikian, di balik semua keriuhan dan gegap gempita kampanye akbar, sejumlah pertanyaan muncul: Apakah nuansa kegembiraan yang dibalut janji-janji politik selama kampanye akan menghantarkan Sikka ke arah yang lebih sejahtera?
Bagaimana menerjemahkan persoalan-persoalan yang dialami Sikka selama lima tahun terakhir dalam program kerja yang nyata? Apa yang perlu didahulukan para calon pemimpin untuk mengubah wajah Maumere?
Tulisan sederhana ini coba membuka percakapan lebih ;anjut terkait calon pemimpin ideal yang dibutuhkan Kabupaten Sikka selama lima tahun ke depan. Frasa "ideal" menunjuk pada sosok pemimpin yang mampu menjawab persoalan-persoalan krusial yang dialami masyarakat dalam program kerja nyata. Oleh karena itu, tulisan akan dibuka dengan memunculkan apa saja persoalan-persoalan krusial di Kabupaten Sikka dan jalan keluar yang dapat dijadikan panduan bagi para calon bupati.
Sebagai tambahan, penulis juga membuat pembacaan terkait beberapa tagline yang kerap diteriakkan para calon sambil menilai seberapa pentingkah wacana tersebut bagi konteks berdemokrasi di Kabupaten Sikka.
Tulisan ditutup dengan kesimpulan singkat yang berisi ajakan untuk memilih pemimpin yang benar.
7 Masalah Utama Sikka
Kabupaten Sikka menghadapi sejumlah persoalan kompleks selama lima tahun terakhir. Persoalan-persoalan ini meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum, pendidikan dan lingkungan yang berkait kelindan dan memperlambat kemajuan daerah.
Saya coba merangkum setidaknya tujuh (7) masalah pokok tanpa menafikan ada masalah lain yang mengintari Kabupaten Sikka. Pembaca bisa menambahkan atau mengurangi jenis-jenis persoalan tersebut.
Pertama, korupsi di birokrasi.
Korupsi menjadi salah satu isu paling mencolok yang menghambat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sikka. Dua kasus besar yang mencerminkan buruknya integritas birokrasi, antara lain Kasus Korupsi Dana Sertifikasi Guru pada tahun 2019 sebesar Rp1,329 miliar dan Korupsi Dana Covid-19 pada tahun 2023 silam sebesar Rp724 juta.
Korupsi yang berulang menunjukkan lemahnya pengawasan internal pemerintah dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, masyarakat kena imbas. Hak yang seharusnya mereka peroleh dari negara akhirnya hilang karena tindak serakah sekelompok oknum.
Kedua, lemahnya sistem penegakan hukum.
Sistem penegakan hukum di Kabupaten Sikka dianggap kurang tegas dan transparan. Banyak kasus hukum, termasuk korupsi dan kekerasan tidak diselesaikan secara tuntas. Penanganan kasus korupsi sering kali berjalan lambat dan pelaku tidak mendapatkan hukuman setimpal.
PMKRI dan sejumlah aliansi masyarakat sipil, termasuk Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) Flores dan para akademisi di IFTK Ledalero sudah seringkali memenuhi halaman Pengadilan dan Kejaksaan Negeri untuk menuntut penyelesaian persoalan.
Namun, hampir pasti masalah-masalah tersebut diselesaikan secara internal antara pihak penegak hukum dan pelaku. Hal ini menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap keadilan.
Ketiga, human trafficking.
Sikka merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam perdagangan manusia. Banyak warga, terutama perempuan dan anak, menjadi korban perdagangan orang dengan janji pekerjaan di luar negeri.
Catatan Komnas Perempuan yang bekerja sama dengan TRUK Flores menyebut sejak Juni 2021 hingga Maret 2022 terdapat 17 kasus human trafficking di Kabupaten Sikka.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut total tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaporkan selama tahun 2022-2023 sebanyak 625 kasus. Perinciannya adalah tahun 2022 sebanyak 315 orang dan tahun 2023 sebanyak 310.
Sebagian besar korban berakhir dalam situasi eksploitasi, baik sebagai pekerja rumah tangga tanpa upah yang layak maupun dalam perdagangan seksual.
Kasus terakhir yang bikin heboh adalah soal keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Sikka atas nama Yuvinus Solo atau Joker dalam jejaring mafia TPPO. Kurangnya edukasi, kemiskinan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperburuk situasi tersebut.
Keempat, masalah kemiskinan.
Kemiskinan menjadi salah satu persoalan krusial di Sikka. Data BPS tahun 2024 menerangkan, angka kemiskinan di Kabupaten Sikka adalah 11,89% atau sebanyak 38.730 orang. Sedangkan garis kemiskinan tercatat mencapai Rp434.074 per kapita per bulan. Dengan sumber daya yang terbatas dan infrastruktur yang belum memadai, banyak masyarakat yang sulit keluar dari jerat kemiskinan.
Minimnya peluang kerja, terutama di sektor formal, memaksa warga untuk merantau atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kemiskinan juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Kelima, masalah kekeringan.
Kekeringan yang berkepanjangan kerap menjadi ancaman bagi Kabupaten Sikka. Setiap musim kemarau, warga mengalami kesulitan air bersih, sementara sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal turut terdampak.
Kurangnya infrastruktur irigasi dan manajemen air yang baik memperparah situasi tersebut. Banyak petani terpaksa meninggalkan lahannya karena tidak mampu bercocok tanam selama musim kering.
Keenam, pemerataan pendidikan.
Masalah pendidikan di Sikka berkaitan erat dengan keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan akses ke wilayah terpencil. Sekolah-sekolah di pelosok sering kali kekurangan guru dan alat pembelajaran. Para peserta didik harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ketimpangan ini membuat banyak anak putus sekolah atau mendapatkan pendidikan yang tidak memadai. Kenyataan tersebut terlihat jelas dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sikka yang pada tahun 2023 mencapai 2,62%, dengan total angkatan kerja sebanyak 177.433 orang.
Ketujuh, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sikka menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Riset Maria Noviyanti Meti (2024), misalnya menemukan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sikka mencapai angka 111 orang.
Sementara itu, laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dari Januari hingga Juli 2023 mencatat adanya 116 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Sikka.
Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan keadilan karena stigma sosial dan minimnya perlindungan hukum. Sebagian kasus justru disebabkan karena relasi kuasa antara korban dan pelaku. Lemahnya edukasi tentang hak asasi manusia (HAM) serta ketiadaan layanan pemulihan trauma yang memadai bagi korban memperburuk kondisi tersebut.
Apa Strategi yang Dapat Dilakukan Para Calon?
Tujuh bentuk persoalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi tantangan besar yang merusak tatanan politik di Kabupaten Sikka. Para calon bupati yang ingin memimpin Sikka harus hadir dengan strategi yang menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.
Kasus seperti penyalahgunaan dana sertifikasi guru sebesar Rp1,329 miliar dan korupsi dana COVID-19 senilai Rp724 juta mencerminkan rapuhnya integritas pejabat daerah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji kosong, tetapi juga aksi nyata untuk membersihkan birokrasi.
Salah satu solusi adalah membangun sistem keuangan berbasis teknologi seperti e-budgeting yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Sanksi tegas bagi pelaku korupsi juga perlu diberlakukan tanpa pandang bulu untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, penanganan korupsi tak akan efektif tanpa sistem penegakan hukum yang kuat. Lemahnya pengawasan dan penindakan membuat kasus besar sering berakhir tanpa kejelasan.
Calon bupati harus berani mendesak reformasi penegakan hukum, membangun sistem pelaporan yang melindungi pelapor dari intimidasi, serta memastikan setiap kasus ditangani dengan profesionalisme tinggi.
Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk melawan human trafficking sebagai salah satu momok besar di Sikka, di mana perempuan dan anak sering menjadi korban eksploitasi.
Para calon bupati harus menggandeng pemerintah pusat untuk menindak tegas agen penyalur tenaga kerja ilegal, sambil menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Tujuannya agar warga tidak tergoda janji pekerjaan di luar daerah bahkan luar negeri.
Kemiskinan yang mengakar juga menjadi persoalan yang menuntut penyelesaian. Para calon bupati harus melihat potensi lokal, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.
Dengan melibatkan masyarakat dalam program padat karya, banyak fasilitas umum dapat diperbaiki sekaligus membuka lapangan kerja. Selain itu, program wirausaha berbasis budaya lokal dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal berupah rendah.
Masalah lain soal kekeringan menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Kehidupan masyarakat Sikka yang sangat bergantung pada pertanian membutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai.
Pembangunan embung dan pengelolaan air hujan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan pasokan air bersih, baik untuk keperluan sehari-hari maupun pertanian.
Teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi tetes dan varietas tanaman tahan kering, juga harus diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas.
Di bidang pendidikan, kesenjangan antara wilayah kota dan pelosok sangat mencolok. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru dan fasilitas.
Program insentif bagi guru yang bersedia mengajar di pelosok, didukung dengan digitalisasi pendidikan melalui akses internet, dapat menjadi solusi konkret. Pendidikan yang merata akan membuka peluang lebih besar bagi anak-anak di seluruh Sikka untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah mereka.
Masalah sosial seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan lain. Minimnya perlindungan hukum bagi korban memperparah trauma yang mereka alami.
Para calon bupati harus berani mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlindungan maksimal, termasuk layanan terpadu bagi korban, mulai dari pendampingan psikologis hingga bantuan hukum. Kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak harus digencarkan dengan melibatkan tokoh agama dan adat.
Pada akhirnya, keempat calon bupati yang ingin membawa perubahan di Sikka harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan akan memastikan program yang diusung tepat sasaran. Setiap langkah harus dilandasi dengan data yang akurat dan evaluasi berkala untuk menjamin keberhasilan.
Kabupaten Sikka membutuhkan pemimpin yang tidak hanya melihat masalah, tetapi mampu mengubahnya menjadi peluang untuk bangkit. Dengan strategi yang terukur dan kemauan politik yang kuat, Sikka bisa menjadi contoh bagaimana daerah yang penuh tantangan mampu bangkit dan berdaya.
Lonceng Pengingat
Dari uraian yang cerewet di atas, pembaca tentu bisa menentukan ke mana pilihannya berlabuh. Apakah harus ke Paslon nomor urut 1 (Paket ROMANTIS) yang notabene adalah petahana? Atau justru ke Paslon nomor urut 2 (Paket SAR) yang terkenal dengan tagline "Pengabdian ke Masyarakat?" Atau harus ke Paslon nomor urut 3 (Paket JOSS) yang terkenal dengan jargon-nya "Maumere Baru"? Atau haruskah mereka berlabuh ke Paslon nomor 4 (Paket Florida) yang maju secara independen?
Semua pilihan tetap berada di tangan masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat harus bebas dari segala intervensi yang mengekang pilihannya sendiri.
Anak harus mandiri untuk menentukan pilihan tanpa perlu terpaut dari bapak atau anggota keluarga lain. Pun demikian, ibu harus menentukan pilihannya sendiri tanpa perlu mendengar ocehan politik dari bapak yang barangkali sudah menerima Rp100.000 ribu dari tim sukses (TIMSES).
Oleh karena itu, sebagai bagian dari edukasi politik, pengetahuan tentang latar belakang calon, kebutuhan masyarakat dan visi misi, serta program kerja para calon harus diketahui secara benar.
Fenomena kampanye yang glamour hanya bersifat sekilas pandang. Toh, ada hutang yang harus dibayar saat selesai kampanye atau mungkin kelak terpilih sebagai pemimpin Sikka.
Selanjutnya, janji politik yang terlalu tinggi perlu diperiksa dengan kekuatan anggaran belanja daerah (APBD/DAK) yang dimiliki Kabupaten Sikka. Bila perlu, hindari memilih calon yang demikian.
Soal lain, calon yang didukung gerbong partai yang terlalu gemuk dengan tarikan yang kuat ke pemerintah pusat bisa jadi malapetaka baru. Ada semacam hutang yang perlu dibayar calon pemimpin karena dukungan simpul-simpul tersebut.
Terakhir, tujuh persoalan yang pernah dialami lima tahun terakhir seharusnya membuka mata publik untuk tidak memilih pemimpin dengan rekam jejak buruk. Sebab, yang namanya dosa politik selalu menarik. Ia menggoda, sekaligus memperburuk rupa.
Catatan Penutup
Siapa pemimpin Sikka yang ideal menurut kalian? Ingat, kesalahan dalam memilih tanggal 27 November mendatang akan berakibat fatal untuk Kabupaten Sikka lima tahun mendatang.
Selamat merenung.
COMMENTS